pedoman pengelolaan keuangan daerah. 1. pedoman pengelolaan keuangan daerah

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Lampiran 3. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022. 47, BN. PERMENDAGRI No. com - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam bentuk sistem aplikasi e-BLUD (eletronik Bdan Layanan Umum Daerah) kepada pemerintah daerah, Kamis (4/3/2021). Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. -3- 12. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Tipe Dokumen. 1 tahun 2021 tentang kerja sama daerah download; keputusan gubernur no. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA, Menimbang : a. Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini terdiri atas:. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi . Tahun. 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ; 10. Sep 1, 2017 May 2, 2022 Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis (Juknis) Pengelolaan Keuangan Daerah ini mulai berlaku: a) Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan. PERATURANPEDIA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan. bahwa untuk lebih efektif dan efisiensinya barang Daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Lampiran 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu. Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana pada Pasal 7 Ayat (2) Huruf c dinyatakan bahwa salah satu tugas Sub Bagian Program adalahPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. . 17. 42 , 201 9 PEMERINTAH DAERAH. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah PERMENDAGRI No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangBeli koleksi Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah online lengkap edisi & harga terbaru September 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. Bahasa Indonesia. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pcngelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem. 1 Gd B Perkantoran Wali Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia . Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan DaerahPEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Login Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 65 Tahun 2021. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2018/NO. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dan menghasilkan output. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 802 Tahun 2018 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandung. 2. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK. Belum Tersedia. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang digunakan sebagai acuan Pemerintah. Tempat Penetapan. PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB I PENDAHULUAN A. Kementerian Keuangan. 24. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Peraturan Menteri. Jadilah yang pertama memberikan ulasan “PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH”. 23. 05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Upaya ini. smpn 1 soreang. 97 KB) Terima kasih sudah berkunjung. 114-Bang/III/2022 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bekasi. Glosarium. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah. Maksud dan Tujuan Pedoman Pengelolaan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang: 1. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan. Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabanjahe. PERGUB ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan dalam hal pemberian dana pada Satuan Pendidikan (berupa BOP bagi satuan pendidikan, BOS, DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan), yang mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan serta. Peraturan Perundang-undangan. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH: No 78 Tahun 2007 Nomor: 78: Download Dokumen Permendagri Nomor 78 Tahun 2007 [ 158_1. PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola. PPID PerangkaT Daerah: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Lokasi. PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG. DEPARTEMEN DAlAM NEGERI REPUBlIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DAlAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat 91) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 Desember 2020 mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. txt) or. Lampiran 4. 4. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah • SEMDN No. Ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor. PERMENDAGRI No. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. T. Judul. pdf ] (899). Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006. Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); b. Beranda. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Berlaku. Peraturan Perundang-undangan. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Tema. ABSTRAK: a. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sebagai berikut: 1. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga . go. APBD; c. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Plh Kepala BKAD, Agus Surahman. PP ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006, semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 07/2010, Menteri Keuangan wajib menyediakan dan menyampaikan peta keseimbangan pendanaan di daerah. Struktur Para Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah. KONSEP ORGANISASI 7 Kebijakan 7 Keterkaitan Antar Peraturan 7 Kebijakan Daerah 7 Pengorganisasian 9 Struktur Organisasi dan Kewenangan 9 Pelembagaan dan Kewenangan 10 Tugas Pokok dan Fungsi 13 kewajiban Daerah tersebut. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 21. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. 00 WIB. Oleh : Ricky Firmansyah UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. Bahasa. Anggaran. 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah • Permendagri 54/2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8) sebagai berikut: 1. 19 Tahun 2020. Perda Kab Cilacap No. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK. Fungsi Perencanaan, adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan; 3. co. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan. Permendagri 77 Tahun 2020. Tahun. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. . Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. 18. Subjek. Tipe Dokumen. Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga pada APBD untuk Tanggap Darurat Bencana. Peraturan Menteri Keuangan RI No. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/. Informasi Tambahan. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. PP No. 2. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 2. 10. 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Negeri No. 54. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPaparan Ringkasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Merdeka. Bahasa Indonesia. id. Jakarta. Penerbit. Submit Search. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan SMARTID – Pada tanggal 30 Desember 2020, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Kepwal 913/Kep. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada saat ini karena adanya perkembangan lalu dikeluarkan Peraturan Menteri pada 2021 untuk mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah dikelola bedasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 sebagai basis pedoman pencatatan yang telah mengatur pengelolaan BMD mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun. struktur-pengelolaan-keuangan-daerah/(diakses 15 oktober 2021) Catatan : 1. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan .